KEKUASAAN DAN IDEOLOGI DALAM PERNYATAAN TENTANG PENGHAPUSAN PRODI TIDAK RELEVAN DENGAN KEBUTUHAN INDUSTRI

Abstract

Pernyataan Badri Munir Sukoco mengenai penghapusan program studi yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan industri menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan arah kebijakan pendidikan tinggi. Penelitian ini bertujuan menganalisis representasi ideologi dan relasi kekuasaan dalam pernyataan Badri Munir mengenai penghapusan prodi yang tidak relevan dengan kebutuhan industri. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough dan teknik dokumentasi dalam Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026 di Kabupaten Badung, Bali, 23 April 2026 berkaitan pernyataan Badri Munir. Analisis dilakukan melalui dimensi teks, praktik diskursif, dan praktik sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dan pemilihan bahasa dalam pernyataan Badri Munir membangun legitimasi terhadap kebijakan yang berorientasi pada kebutuhan industri. Otoritas penutur dan penyebaran turut memperkuat penerimaan wacana oleh masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana membangun ideologi dan relasi kekuasaan dalam kebijakan pendidikan tinggi melalui komunikasi publik. Diharapkan penelitian ini menjadi rekomendasi penelitian selanjutnya yang mengkaji wacana kebijakan pendidikan dengan AWK. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian linguistik, khususnya hubungan antara bahasa, kekuasaan dan ideologi dalam komunikasi publik.